Waketum PAN: Taufik Kurniawan Harus Mundur dari Jabatan

  • Whatsapp
banner 468x60

mediacenter.co.id, Jakarta – Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Taufik Kurniawan disebut harus mundur dari jabatannya sebagai pimpinan partai setelah menjadi tersangka kasus dugaan suap Dana Alokasi Khusus (DAK) Kabupaten Kebumen.

Taufik yang juga merupakan Wakil Ketua DPR itu disebut tidak akan langsung otomatis dipecat meski berstatus tersangka.

“Tidak (otomatis dipecat). Tapi kami ada code of conduct partai yang memang secara tegas menyatakan bahwa setiap anggota yang terkena kasus hukum harus mundur dari jabatan,” kata Wakil Ketua Umum PAN Bara Hasibuan di kompleks parlemen, Jakarta, Rabu (31/10).

Bara menyatakan code of conduct itu bukan sebuah pakta integritas yang ditandatangani setiap kader PAN, melainkan sebuah prosedur yang mengikat seluruh kader atau anggota baik yang memiliki jabatan atau tidak.

Untuk itu, PAN kata dia, akan segera mengadakan rapat internal untuk menentukan posisi Taufik baik sebagai pimpinan partai maupun Wakil Ketua DPR.

“Kami ingin bahwa semua anggota kami, kader kami yang menduduki posisi-posisi di pemerintahan atau di legislatif ya itu juga tidak terkena kasus hukum,” katanya.

Selain itu, Bara menyatakan partainya terkejut dengan penetapan Taufik sebagai tersangka. Sebab, hingga kini belum ada komunikasi yang terjalin antara PAN dan Taufik.

Namun, Bara menambahkan partainya percaya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersikap independen dalam memproses kasus hukum ini.

“Kami juga bersikap positif dalam melihat langkah-langkah KPK bahwa ini adalah pure penegakan hukum dan kami percaya pada kemampuan KPK untuk bersikap independen dan imparsial tanpa melihat background politik,” ujarnya.

Taufik ditetapkan sebagai tersangka kasus suap pengurusan DAK Kabupaten Kebumen yang bersumber dari APBN tahun anggaran 2016, senilai Rp100 miliar.

Taufik diduga menerima hadiah atau janji untuk melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya. Hal ini terkait dengan perolehan anggaran DAK fisik pada perubahan APBN Tahun Anggaran 2016.

Atas perbuatannya, Taufik disangkakan melanggar pasal 12 huruf a atau pasal 12 huruf b atau pasa 11 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001.

Tak Perlu Mundur

Ketua DPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) menilai Taufik tak perlu mundur dari kursi pimpinan.

“Saya harapkan beliau bisa tetap hadir dan aktif di DPR dan tak perlu mundur sambil melaksanakan proses hukum yang berjalan,” kata Bamsoet di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (31/10).

Alasannya, belum ada keputusan tetap dari pengadilan terkait status Taufik. Andai di kemudian hari ada pergantian, Bamsoet menyerahkan hal itu sepenuhnya kepada partai yang menaungi Taufik, yakni PAN.

“Kan belum ada putusan tetap. Aturan kita kan… ya, tergantung pada partainya atau fraksinya. Kami serahkan sepenuhnya,” ujarnya.

Bamsoet pun menyatakan DPR akan segera membahas status tersangka Taufik tersebut. Namun hingga kini Taufik belum menyampaikan hal apapun kepada DPR.

“Pasti nanti akan kita bahas. Tapi sekarang Pak Taufik belum menyampaikan pendiriannya apakah tetap akan melakukan tugas-tugasnya atau minta cuti. Tapi yang pasti kami terus berkomunikasi dan akan mengambil langkah-langkah,” tegas Bamsoet.

KPK menetapkan Taufik sebagai tersangka dugaan kasus korupsi suap terkait dengan anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik, pada perubahan APBN 2016 yang melibatkan Bupati Kebumen periode 2016-2021, Muhamad Yahya Fuad.

Dalam kasus ini, KPK menduga Taufik menerima Rp 3,65 miliar dari Muhamad Yahya Fuad. Wakil Ketua KPK Basaria Pandjaitan menyebut Taufik diduga dianggap mewakili Dapil Jawa Tengah. Saat itu rencana alokasi DAK sekitar Rp 100 miliar. (Mc/cnn indonesia)

banner 300x250

Related posts

banner 468x60